6 Pejabat Fungsional Bawaslu NTB di Lantik

Kepala Sekertariat Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani Bersma Pejabat Fungsional Bawaslu Provinsi NTB Terlantik photo bersama sesaat setelah pelantikan , Mataram (30/11/2020). Humas Bawaslu NTB.

Mataram, Bawaslu NTB- Enam Pejabat Struktural Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat  bergeser menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda. Dilantik langsung oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro secara virtual, bertempat di Ruang Rapat  Kantor Bawaslu Provinsi NTB ,Mataram, Senin (30/11/2020).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 257 pejabat fungsional dan administratif. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan secara daring via apliaksi zoom.

Gunawan menyebutkan dari 257 yang dilantik 183 diantaranya merupakan pejabat struktural yang terdiri dari kepala bagian (kabag) dan kepala sub bagian (kasubag) di lingkungan Bawaslu RI dan provinsi.

Dari 257 orang yang di lantik Ada 6 (enam) Pejabat struktural Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat  bergeser menjadi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda yang dilantik di lingkungan Bawaslu Provinsi NTB yakni Pejabat fungsional yang dilantik merupakan  pejabat struktural yang sebelumnya menduduki jabatan kepala subbagian (eselon IV) dianataranya Lalu.Moh Hakim Kasubag Hukum, Penyelesaian Sengketa , Lalu Nurusandi selaku Kasubag Sumber Daya Manusia dan Umum,  H.Mahrup selaku Kasubag Pengawasan, Ahyat selaku Kasubag Penanganan pelanggaran  , Aqnes Juliat Bookings  selaku Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Sugiati selaku Kasubag Humas dan Hubal.

"Hari ini saya melantik saudara-saudara dari jabatan struktural yaitu kepala bagian dan kasubag menjadi jabatan fungsional ahli madya dan ahli muda," ucapnya saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Bawaslu.

Gunawan menjelaskan pelantikan tersebut dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. "Pelantikan ini tidak lain dalam rangka memenuhi reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan bapak presiden dan wakil presiden," kata Doktor Ilmu Politik Universitas Padjajaran itu.