Bawaslu Gelar Sosialisasi untuk Kuatkan Afirmasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Lombok Barat - Bawaslu RI mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama stakeholder dengan audiens kelompok-kelompok perempuan di Provinsi NTB. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi perempuan dalam pengawasan Pemilu terutama menjelang Pemilu serentak tahun 2024, di mana peran perempuan dipandang penting untuk ditingkatkan sebagai bagian dari afirmasi perempuan dalam politik dan demokrasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring pada Selasa (30/8) dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan, baik dari kalangan mahasiswa hingga ibu rumah tangga yang aktif dalam kelompok tersebut.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid yang memberikan sambutan mengenai betapa penting peran perempuan dalam pengawasan Pemilu serta bagaimana kontribusi perempuan dapat dilakukan dan diafirmasi oleh Bawaslu sebagai pengawas partisipatif.

Narasumber pertama, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Mimah Susanti memaparkan mengenai bagaimana pendidikan politik sejak dini dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu. Dalam paparannya, Mimah menyampaikan strategi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan partisipasi perempuan, di mana kunci utamanya adalah keterbukaan akses informasi serta pendidikan politik yang diberikan sejak dini. Menurutnya, pendidikan politik membuka akses bagi perempuan untuk lebih sadar dan aktif terlibat dalam proses politik di Indonesia.

Lebih lanjut, Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP, anggota Bawaslu NTB sebagai narasumber kedua juga memaparkan bahwa afirmasi perempuan dalam pemilu penting untuk didukung berbagai pihak untuk pemberdayaan perempuan yang lebih baik. Yuyun memaparkan bahwa afirmasi perempuan dalam pengawasan pemilu penting untuk didukung semua pihak, terutama pemerintah. Peningkatan peran perempuan dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan memberikan ruang dan akses yang setara dalam rekrutmen sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu partisipatif.

Sesi tanya jawab banyak diwarnai dengan antusiasme peserta sosialisasi yang berasal dari berbagai organisasi perempuan di Provinsi NTB. Mereka mengharapkan akses terhadap informasi dan pendidikan politik yang lebih terbuka bagi perempuan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas. Tentu saja, dalam menanggapi hal tersebut, kebijakan afirmasi perempuan perlu untuk diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh semua pihak untuk menjamin tempat dan akses yang bebas dari diskriminasi berbias gender bagi perempuan.