Bawaslu NTB ajak Masyarakat Pesisir Perkuat Pengawasan Partisipatif

Lombok Timur, Bawaslu NTB - Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar sosialisasi sekaligus pengesahan Desa Pengawasan di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur pada Senin (3/5). Seperti sosialisasi sebelumnya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara, kegiatan ini digelar untuk memperkuat dan meningkatkan pengawasan partisipatif yang selama ini menjadi komitmen dan fokus utama Divisi Pengawasan Bawaslu NTB.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan tersebut, hadir sebagai narasumber adalah Joyo Supeno yang sebelumnya sempat menjabat sebagai salah satu komisioner di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Dalam paparannya, ia menyampaikan beberapa hal terkait kepemiluan yang menjadi ajang lima tahunan di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang Pemilu dan Pemilihan ada dan diselenggarakan, maka pengawasan pemilu menjadi hal yang wajib ada dan dilaksanakan untuk menjamin integritas Pemilu.

Selain itu, Joyo Supeno juga menyampaikan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu tentu memerlukan partisipasi dan bantuan masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini dikarenakan ruang lingkup pengawasan yang harus dicover sangatlah luas dan tidak terbatas pada beberapa tahapan saja, seperti pengawasan pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penghitungan suara. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan beberapa peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam hal pengawasan partisipatif seperti memberikan laporan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau peserta pemilihan. Hal ini tentu saja juga dibarengi dengan adanya perlindungan pelapor dan saksi oleh lembaga yang berkaitan.

“Partisipasi masyarakat adalah hal yang penting bagi Bawaslu. Saya salut kepada Bawaslu karena telah membuat pilihan yang cerdas dengan menggandeng masyarakat pesisir dalam hal pengawasan partisipatif, karena dengan berbagai kompleksitas kehidupan masyarakatnya, daerah pesisir menjadi cukup rawan terhadap adanya potensi pelanggaran Pemilu.” tegasnya di sela-sela paparan yang ia berikan.
Selain narasumber, Ketua Bawaslu Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH juga turut hadir dan memberikan sedikit paparan mengenai pemilu, potensi pelanggaran dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan di setiap tahapan Pemilu. Ia berharap dengan adanya Kampung Partisipatif ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu sekaligus meningkatkan kapasitas pemahaman serta kesadaran politik masyarakat untuk mendukung Pemilu yang berintegritas dan bebas dari praktik-praktik kecurangan.