Bawaslu NTB dan WALHI NTB Bahas Pemilu Ramah Lingkungan, Dorong Pengawasan APK hingga Demokratisasi SDA
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas jejaring kolaborasi dalam rangka konsolidasi demokrasi menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kunjungan demokrasi dan silaturahmi kelembagaan ke kantor WALHI NTB pada Kamis (18/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu NTB bersama jajaran dan diterima oleh Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai isu strategis yang menghubungkan demokrasi, lingkungan hidup, serta tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.
Dalam diskusi tersebut, kedua lembaga menyoroti pentingnya menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga ramah lingkungan. Sejumlah isu seperti limbah politik, demokratisasi sumber daya alam (SDA), pengelolaan alat peraga kampanye (APK), hingga gagasan Green Democracy Indonesia menjadi fokus pembahasan.
Ketua Bawaslu NTB Itratip menyampaikan bahwa pengawasan pemilu pada masa mendatang tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga perlu memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan selama proses demokrasi berlangsung.
“Kami melihat WALHI memiliki perspektif penting terkait keramahtamahan lingkungan dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan WALHI menjadi sangat strategis untuk mendorong lahirnya pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Itratip.
Menurutnya, salah satu isu yang dapat dikolaborasikan adalah pengawasan pemasangan alat peraga kampanye serta penanganan sampah yang muncul setelah penertiban APK. Persoalan tersebut selama ini kerap menjadi perhatian publik karena berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan dan estetika ruang publik.
Ketua Bawaslu NTB menjelaskan bahwa pemasangan APK yang dicetak secara mandiri oleh peserta pemilu semestinya juga mendapat perhatian serius. Tidak hanya terkait jumlahnya, tetapi juga materi muatan, desain, serta lokasi pemasangannya.
“Semestinya ketika peserta pemilu mencetak APK di luar yang difasilitasi KPU, seluruh informasi terkait jumlah, materi muatan, desain, hingga spesifikasinya dilaporkan kepada penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan regulasi sekaligus memudahkan pengawasan,” katanya.
Lebih lanjut, Bawaslu NTB membuka ruang partisipasi bagi WALHI untuk ikut melakukan pemantauan terhadap aspek lingkungan dalam pemasangan APK.
“WALHI dapat melihat dari sisi keramahtamahan lingkungannya. Misalnya mengawasi berapa jumlah APK yang terpasang, dipasang pada media apa, menggunakan penyangga dari bahan apa, serta sebarannya di setiap desa dan kelurahan. Temuan tersebut dapat dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, menegaskan bahwa isu lingkungan harus menjadi bagian dari agenda besar demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
“Kami melihat adanya hubungan yang erat antara demokrasi, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, gagasan Green Democracy Indonesia perlu terus didorong agar proses politik tidak menghasilkan limbah yang merugikan lingkungan,” ujar Amri.
Amri menyoroti praktik pemasangan alat peraga kampanye yang selama ini masih banyak ditemukan menempel pada pohon atau menggunakan material yang tidak ramah lingkungan.
“Pemasangan APK pada pohon sama tidak ramah lingkungannya dengan pemasangan APK yang menggunakan penyangga dari kayu. Keduanya perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan,” tegasnya.
WALHI NTB juga mendorong lahirnya konsep pemilu yang lebih ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan material sekali pakai serta pengelolaan sampah politik yang lebih baik.
Selain persoalan APK, diskusi turut membahas penggunaan surat suara dalam jumlah besar yang setiap penyelenggaraan pemilu menghasilkan konsumsi kertas yang sangat tinggi. Dalam perspektif lingkungan, kondisi tersebut dinilai sebagai tantangan yang perlu dipikirkan solusinya di masa depan.
Ketua Bawaslu NTB menyebut bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan dalam penyelenggaraan pemilu.
“Penggunaan surat suara sebagai alat menghitung perolehan suara dapat dipandang sebagai salah satu aspek yang kurang ramah lingkungan karena membutuhkan penggunaan kertas dalam jumlah sangat besar. Dalam konteks tersebut, e-voting bisa dimaknai sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur WALHI NTB juga menyampaikan pandangan bahwa berbagai model sistem pemilu dapat didiskusikan dari perspektif lingkungan. Menurutnya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses politik perlu menjadi bagian dari kajian reformasi demokrasi ke depan.
“Jika berbicara lebih jauh, pemilu yang ramah lingkungan juga dapat dikaitkan dengan pilihan sistem pemilu yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Ini tentu menjadi ruang diskusi yang menarik untuk dikaji bersama oleh berbagai pihak,” katanya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif antara Bawaslu NTB dan WALHI NTB. Kedua lembaga sepakat bahwa penguatan demokrasi dan perlindungan lingkungan merupakan dua agenda yang dapat berjalan beriringan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berintegritas, dan berkelanjutan.
