Bawaslu NTB Gandeng PW Muhammadiyah Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bangun Demokrasi Berintegritas
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperluas kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang berintegritas. Kali ini, Bawaslu NTB menjalin silaturahmi dan konsolidasi demokrasi bersama Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah NTB pada Rabu (29/07/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan pengawasan partisipatif, pendidikan politik masyarakat, hingga upaya preventif mencegah praktik politik uang melalui peran strategis organisasi masyarakat sipil.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari strategi Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat.
"Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Nusa Tenggara Barat, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Karena itu, Bawaslu memandang Muhammadiyah sebagai mitra penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pemilihan," ujar Ketua Bawaslu NTB.
Ia menjelaskan bahwa pada masa non-tahapan, Bawaslu terus melakukan penguatan kelembagaan melalui konsolidasi dengan berbagai stakeholder, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, dan komunitas masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar Bawaslu untuk membangun ekosistem demokrasi yang semakin berkualitas.
"Silaturahmi ini bukan sekadar membangun hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ikhtiar bersama dalam menghadirkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Harapan kami, ke depan Bawaslu NTB dan PW Muhammadiyah NTB dapat menjalin kerja sama yang lebih konkret melalui berbagai program pengawasan partisipatif, pendidikan politik, serta penguatan literasi demokrasi bagi masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah NTB, Dr. H. Falahuddin, M.Ag., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu NTB yang membangun komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi.
"Muhammadiyah sejak awal berdiri berkomitmen menjadi organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Kami akan terus menjaga konsistensi tersebut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta mengedepankan kepentingan bangsa dan umat. Karena itu, kami menyambut baik niat Bawaslu untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat pengawasan demokrasi," ungkap Dr. H. Falahuddin.
Menurutnya, sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan pendidikan kepada masyarakat agar semakin dewasa dalam berdemokrasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan etika politik.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Umar Achmad Seth, menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan Pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
"Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan keterlibatan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya politik yang sehat. Pengawasan partisipatif adalah kunci untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran sejak dini," tegas Umar.
Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah praktik politik uang. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar publik memahami bahwa politik uang merupakan pelanggaran yang mencederai nilai-nilai demokrasi.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesamaan pandangan bahwa kolaborasi antara Bawaslu NTB dan PW Muhammadiyah NTB perlu ditindaklanjuti melalui program-program bersama, termasuk penguatan pendidikan politik, sosialisasi pengawasan partisipatif, pencegahan politik uang, serta penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama yang berkelanjutan.
