Bawaslu NTB Gandeng Tokoh Agama, Budayawan dan Perangkat Desa Untuk Masifkan Pengawasan Partisipatif
|
Bawaslu NTB menggelar Sosialisasi Penguatan Ruang dan Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Senin-Selasa (21/10-22/10) di Kabupaten Lombok Barat.
LOMBOK BARAT, SahabatBawaslu-Bawaslu NTB menggelar Sosialisasi Penguatan Ruang dan Peran Media dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Senin-Selasa (21/10-22/10) di Kabupaten Lombok Barat. Sosialisasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan Pilkada Tahun 2024.
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, membuka kegiatan yang diikuti oleh tokoh agama, budayawan, serta organisasi perangkat desa tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tugas dan peran Bawaslu dapat berjalan dengan baik dan maksimal apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat.
“Ada 13 tahapan di Pilkada ini semuanya wajib diawasi oleh Bawaslu, tapi mustahil kalau Bawaslu bisa mengawasi semuanya sendiri dan hanya mengandalkan personel kami, untuk itu ada program pengawasan partisipatif yang dibentuk dan disosialisasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya Pemilu dan Pemilihan,†ungkap Hasan.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan peran pengawas partisipatif penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ia menyebut, pelanggaran tidak akan terjadi jika masyarakat mendapatkan edukasi yang baik mengenai Pemilu dan demokrasi, dan hal tersebut juga merupakan fungsi Bawaslu yang dapat diamplifikasi oleh pengawas partisipatif.
“Tentu kami berharap tokoh agama, budayawan, dan perangkat desa yang hadir di sini dapat membantu kerja kami, karena kita semua memiliki tujuan yang sama pastinya, yakni Pilkada terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan maupun residu-residu negatif ketika Pilkada sudah selesai,†imbuhnya.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dua narasumber. Narasumber pertama adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Buya Muhammad Subki Sasaki yang menyampaikan materi peran umat lintas agama dalam pengawasan Pilkada.
Sementara pemateri kedua yaitu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) NTB, Wirohamdani, yang menyampaikan tema seputar peran dan netralitas perangkat desa dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
