Bawaslu NTB Gelar Rapat Integrasi data SDM dan Evaluasi Proses Rekrutmen Pengawas Ad-Hoc
|
Suasana Kegiatan apat Integrasi Data SDM Dan Evaluasi Rekrutmen Panwaslu Adhoc Untuk Pemilihan Tahun 2024 yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB pada Rabu (17/7) di ruang rapat Bawaslu NTB.
Mataram, Sahabat Bawaslu-Bawaslu NTB menggelar Rapat Integrasi Data SDM Dan Evaluasi Rekrutmen Panwaslu Adhoc Untuk Pemilihan Tahun 2024 yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB pada Rabu (17/7) di ruang rapat Bawaslu NTB.
Rapat tersebut digelar untuk mengintegrasikan data2 SDM pengawas adhoc, khususnya ke aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilu, serta mengevaluasi proses rekrutmen pengawas adhoc (Panwascam dan PKD) untuk Pemilihan tahun 2024 yg telah selesai dilaksanakan.
“Seluruh data pengawas ad hoc harus terinventarisir dengan baik dan lengkap, karena merupakan data penting, yang diinventarisir harus data dari awal rekrutmen, baik seluruh pendaftar hingga data SDM yang terpilih,†tegas Syaifuddin, Anggota Bawaslu NTB, saat membuka rapat tersebut secara daring.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap proses rekrutmen, dari awal hingga akhir. Hal tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan berbagai perbaikan untuk rekrutmen pengawas ad hoc di Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.
“Setiap kendala atau masalah yang ditemui saat proses rekrutmen, harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Forum ini menjadi tempat bagi kita untuk saling sharing, menemukan solusi, hingga melakukan mitigasi bersama di proses rekrutmen selanjutnya,†imbuh Syaifuddin.
Dalam rapat tersebut, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota mendapat kesempatan memaparkan proses dan hambatan dalam rekrutmen panwaslu adhoc untuk pemilihan tahun 2024 yg sudah dilaksanakan. Berbagai kendala pun dibahas dalam forum tersebut, seperti di Kabupaten Sumbawa Barat, di mana di kawasan lingkar tambang, tidak banyak warga yang berminat mengikuti rekrutmen pengawas ad hoc karena lebih memilih bekerja di tambang.
Kegiatan yang dipandu oleh Staf bagian SDM Bawaslu NTB, Putra Sari, tersebut kemudian menghasilkan laporan kendala dan hambatan rekrutmen pengawasan ad hoc dan akan disampaikan ke biro SDM Bawaslu RI sebagai masukan untuk rekrutmen berikutnya.
