Bawaslu NTB Gelar Rapat Penyusunan Outlook Pengawasan 2026

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat penyusunan Outlook Pengawasan Tahun 2026 yang secara khusus berfokus pada penguatan kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu kabupaten dan kota se Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari upaya menyatukan arah kebijakan dan program pencegahan pengawasan pemilu secara terencana dan berkelanjutan secara daring Selasa, (13/01/2026).

Rapat ini menjadi forum konsolidasi awal dalam menyusun program kerja Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas untuk tahun 2026 agar selaras antara tingkat provinsi dan kabupaten kota. Melalui penyusunan outlook pengawasan, Bawaslu NTB mendorong agar seluruh jajaran pengawas pemilu memiliki perspektif yang sama dalam membangun kerja pencegahan yang sistematis, partisipatif, dan komunikatif.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat serta jajaran Bawaslu kabupaten dan kota yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas. Selain pimpinan, kegiatan ini juga melibatkan unsur sekretariat yang menangani dukungan teknis pengawasan dan kehumasan, sehingga penyusunan program dapat dilakukan secara komprehensif.

Seluruh pimpinan Bawaslu NTB secara bergantian memberikan arahan strategis dalam rapat tersebut. Arahan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat pencegahan sebagai ruh pengawasan pemilu, memperluas basis pengawasan partisipatif di tengah masyarakat, serta mengoptimalkan fungsi kehumasan dalam menyampaikan kerja-kerja pengawasan secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu NTB menegaskan bahwa Outlook Pengawasan Tahun 2026 harus disusun berdasarkan pemetaan kerawanan pemilu dan karakteristik daerah masing-masing. Program pencegahan tidak boleh bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan geografis wilayah di Nusa Tenggara Barat.

Dalam arahannya, pimpinan Bawaslu NTB juga menekankan bahwa kerja pencegahan harus dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif apabila dibangun melalui edukasi publik yang konsisten, penguatan jejaring pengawasan partisipatif, serta komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Aspek partisipasi masyarakat turut menjadi perhatian utama dalam rapat ini. Bawaslu NTB mendorong Bawaslu kabupaten dan kota untuk terus mengembangkan program-program edukatif yang menyasar pemilih pemula, komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan kelompok strategis lainnya. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai pilar penting dalam memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan daya cegah terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Di sisi lain, penguatan fungsi humas juga menjadi pembahasan penting dalam penyusunan outlook pengawasan. Penyampaian informasi pengawasan yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami publik dinilai berperan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu. Oleh karena itu, sinergi antara kerja pencegahan dan strategi komunikasi publik harus dirancang secara terpadu.

Rapat ini juga menjadi ruang diskusi bagi Bawaslu kabupaten dan kota untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, serta praktik baik dalam pelaksanaan pencegahan dan pengawasan partisipatif di daerah masing-masing. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam merumuskan Outlook Pengawasan Tahun 2026 agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan realistis untuk diterapkan di lapangan.

Melalui rapat penyusunan Outlook Pengawasan Tahun 2026 ini, Bawaslu NTB berharap Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas di seluruh tingkatan memiliki arah kerja yang jelas, terukur, dan saling terintegrasi. Sinergi antara Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten dan kota diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan pelanggaran, meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, serta menghadirkan pengawasan pemilu yang berintegritas di Nusa Tenggara Barat.