Bawaslu NTB Koordinasi dengan Kwarda Pramuka NTB, Dorong Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hasan Basri, melakukan koordinasi dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka NTB. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Pramuka untuk mendukung pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu mendatang di Sekretariat Pramuka NTB pada Senin,(5/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Hasan Basri menegaskan bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas demokrasi. “Pramuka memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa. Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu secara jujur dan adil,” ujarnya.

Hasan Basri menambahkan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari strategi Bawaslu NTB untuk memperluas edukasi politik dan pengawasan berbasis masyarakat. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan Pramuka, pengawasan akan lebih menyentuh akar rumput,” katanya.

Pertemuan di Sekretariat Pramuka NTB tersebut berlangsung hangat dengan agenda diskusi mengenai rencana kegiatan bersama. Salah satu poin penting adalah pelatihan kader Pramuka sebagai relawan pengawas pemilu. Program ini diharapkan dapat membekali anggota Pramuka dengan pengetahuan dasar tentang kepemiluan, etika pengawasan, serta teknik pelaporan pelanggaran.

Selain itu, kedua pihak juga membahas kemungkinan penyelenggaraan sosialisasi bersama di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga komunitas desa. Dengan pendekatan ini, Bawaslu NTB berharap pesan tentang pentingnya pengawasan partisipatif dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Hasan Basri menilai Pramuka sebagai mitra strategis karena memiliki struktur organisasi yang kuat dan disiplin. “Pramuka tidak hanya mendidik generasi muda untuk berkarakter, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan semangat pengawasan pemilu,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan Pramuka bukan sekadar simbol partisipasi, melainkan sebagai penggerak utama dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Dengan jaringan yang menjangkau hingga pelosok desa, Pramuka diyakini mampu menjadi ujung tombak dalam menyampaikan pesan pengawasan kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Bawaslu NTB terus mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, hingga komunitas lokal. Langkah ini sejalan dengan visi Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, transparan, dan inklusif.

Hasan Basri menutup pertemuan dengan harapan besar agar sinergi ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. “Kami ingin pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat NTB,” pungkasnya.