Bawaslu NTB Perkuat Kualitas Data Pengawasan melalui Rakor Nasional Divisi P2H
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hasan Basri, mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu bersama Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan secara daring, Rabu (15/7). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I sekaligus konsolidasi data kedivisian Semester I Tahun 2026.
Rapat koordinasi dibuka oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Lolly Suhenty. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dari seluruh Indonesia sebagai forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pada masa non-tahapan pemilu.
Selain Koordinator Divisi P2H, rapat koordinasi juga diikuti oleh kepala bagian pengawasan dan jajaran staf pengawasan Bawaslu Provinsi. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan data sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan di seluruh daerah.
Salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi adalah evaluasi data hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data hasil pengawasan yang dihimpun dari seluruh daerah tersusun secara akurat, lengkap, dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengawasan ke depan.
Selain itu, peserta juga melakukan konsolidasi terhadap data pencegahan yang telah dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di berbagai wilayah. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan sekaligus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pelanggaran pada tahapan pemilu berikutnya.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam rapat adalah pengelolaan data partisipasi masyarakat. Berbagai capaian terkait pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, pendidikan pengawasan partisipatif, serta penyampaian informasi dugaan pelanggaran menjadi bagian dari evaluasi guna memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri, mengatakan bahwa konsolidasi data merupakan bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang berbasis data dan informasi yang akurat. Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan ketepatan analisis maupun penyusunan strategi pengawasan di masa mendatang.
Hasan menambahkan, data pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi instrumen dalam memetakan potensi kerawanan, mengukur efektivitas upaya pencegahan, serta menyusun langkah perbaikan terhadap berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarsatuan kerja menjadi kunci dalam menjaga kualitas pengelolaan data kedivisian. Keseragaman format pelaporan, validitas informasi, serta ketepatan waktu penyampaian data menjadi faktor penting agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data pengawasan, data pencegahan, dan data partisipasi masyarakat sebagai fondasi pengawasan yang lebih efektif. Hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.
