Evaluasi Verifikasi Faktual Dukungan DPD, Yuyun Minta Jeli terhadap Potensi Pelanggaran
|
Yuyun (kiri) saat sampaikan hasil evaluasi pengawasan verfak dukungan DPD (6/3)
Mataram, Bawaslu NTB- Anggota Bawaslu NTB, Yuyun Nurul Azmy menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan baik dalam tahapan yang berjalan saat ini dan kedepannya, jajaran pengawas harus jeli terhadap potensi pelanggaran maupun sengketa agar dapat dicegah sedini mungkin. Hal tersebut disampaikan Yuyun saat menggelar Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil NTB pada Senin (6/3) yang diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB.
"Teman-teman (Bawaslu Kab./kota) semua, dari apa yang telah kita awasi pada tahapan pemilu saat ini, saya harapkan teman-teman jeli dalam melihat adanya potensi pelanggaran sehingga kita dapat memberikan Imbauan atau pencegahan terlebih dahulu" terang Yuyun.
Lebih lanjut, Yuyun berharap setiap bentuk potensi pelanggaran, agar jajaran pengawas pemilu segera menyampaikan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan kepada Petugas maupun KPU dan melaporkan progres tindaklanjutnya.
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, yang turut hadir dalam Rapat juga menegaskan agar jajaran pengawas memahami secara baik terkait pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) serta melihat data pendukung agar tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat.
"Proses pengisian AKP harus dicek dan pastikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan, hal ini dilakukan supaya tidak adanya kesalahan dan tidak perlu memperbaiki isi dari AKP", tegas Hasan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/kota.
Rapat itu sendiri digelar untuk membahas evaluasi baik dari segi teknis pengawasan serta hasil dari pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon Anggota DPD RI di masing-masing Kabupaten/Kota sehingga semua kendala dapat diberikan solusi dalam forum tersebut.
