Fokus Awasi Logistik Pemilu, Bawaslu NTB Tingkat kan Kapasitas Jajaran dalam Penanganan Pelanggaran Logistik

Pelaksanana Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Jum'at (15/12) Poto: Humas Bawaslu Provinsi NTB

Mataram, Bawaslu NTB- Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Provinsi NTB menggelar Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Jumat (15/12/2023) di Kota Mataram.

Anggota Bawaslu NTB, sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, Umar Achmad Seth menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya saat membuka rakernis tersebut.

“Logistik Pemilu sangat penting untuk diawasi, karena apabila ada logistik yang rusak atau kurang, maka akan mengganggu pelaksanaan Pemilu, dampaknya bisa panjang, oleh karena itu saya harap teman-teman fokus mengawasi logistik ini,” ujarnya.

Umar juga menyampaikan kepada jajarannya untuk memastikan gudang penyimpanan logistik pemilu memenuhi syarat dan mendapatkan pengamanan yang memadai.

“Mulai dari pengadaan, kualitas logistik yang diproduksi, proses distribusi yang rawan pelanggaran, sampai fasilitas penyimpanan logistik, harus diawasi semua, jangan sampai ada kerusakan baik yang disengaja atau tidak, dan kita juga harus antisipasi berbagai kerawanan yang muncul,” tegasnya saat membuka rakernis tersebut.

Lebih lanjut, umar juga menyampaikan bahwa pengawasan proses distribusi logistik harus dilakukan dengan maksimal. Jajaran Pengawas Pemilu diimbau untuk terus berkoordinasi dengan KPU terkait tujuan dan jadwal kedatangan logistik, untuk memastikan tidak ada logistik yang tertukar.

“Kita harus antisipasi agar hal yang sama tidak terulang lagi (logistik tertukar-red), jadwal kedatangan logistik juga harus dipastikan dan koordinasi dengan KPU, karena saat ini sudah masuk tahap 2 distribusi logistik,” ungkap Umar.

Kegiatan tersebut juga diisi oleh Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, sebagai narasumber yang memaparkan materi mengenai teknis pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan rincian jumlah logistik yang akan diterima masing-masing Kabupaten/Kota.

“Untuk rute distribusi logistik memang sempat ada perubahan, tapi kami pastikan KPU akan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu terkait teknis, jadwal, dan rute distribusi logistik Pemilu ini,” tutup Suhardi Soud.