Gandeng Tokoh Agama dan Pondok Pesantren, Bawaslu NTB Kian Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

Lombok Tengah, Bawaslu NTB - Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB kembali mengadakan sosialisasi pada Rabu (23/6) yang menggandeng masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi kali ini diadakan secara luring di Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan sejumlah tokoh agama dan lembaga pendidikan pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah, dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif kali ini menghadirkan sejumlah perwakilan Pondok Pesantren, pengamat pendidikan pondok pesantren, serta perwakilan dari Keementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah sebagai institusi pemerintah yang menaungi dan membina lembaga pendidikan pondok pesantren, dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH.
Dalam kegiatan sosialisasi bertajuk Penguatan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis kali ini, Bawaslu NTB menggandeng TGH Abdurrahman Alvin Hartana yang juga merupakan Ketua Pondok Pesantren Darussuffah Dahe, Mujur. Dalam paparannya, Abdurrahman memandang pentingnya pihak penyelenggara Pemilu untuk melibatkan dan meningkatkan partisipasi tokoh-tokoh agama dan juga lembaga pendidikan pondok pesantren dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis.
“Penting untuk dilibatkan karena mayoritas pengikut tokoh agama maupun lembaga pendidikan berbasis agama adalah kelompok grassroots.” tegasnya.

Selain itu, Abdurrahman juga melihat bahwa upaya Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dari kalangan Pondok Pesantren dalam pengawasan partisipatif merupakan langkah yang patut diapresiasi untuk memperkecil ruang terjadinya politik transaksional maupun politik uang dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi.
Dalam kesempatan yang sama, hadir juga perwakilan Kemenag Lombok Tengah, H. Muhammad Azuddin., M.Pd. yang juga memberikan paparan mengenai peran penting kalangan religius dan lembaga pendidikan pondok pesantren dalam membangun demokrasi bangsa. Muhammad menjelaskan bahwa pondok pesantren selama ini memegang potensi yang besar sebagai lembaga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan politik juga telah lama diberikan di lingkungan pondok pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan dan kebangsaan para peserta didik.
“Di samping menjadi lembaga pendidikan politik, pondok pesantren juga menjadi filter hoaks yang belakangan makin marak beredar di tengah masyarakat.” ujarnya.
Muhammad, dalam kegiatan tersebut juga mengapresiasi langkah Bawaslu NTB untuk memperkuat peran masyarakat dari berbagai lapisan dan latar belakang dalam pengawasan partisipatif. ”Ini adalah langkah yang patut diapresiasi karena Bawaslu telah menjangkau lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh agama di level akar rumput.” ucapnya.