Gelar Rakor DCT Pemilu 2024: Memastikan Keberhasilan Pemilu dengan Kolaborasi dan Keseriusan

Bawaslu NTB menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengawasan DCT Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, pada Senin-Selasa (23/10-24/10) di Montana Premier Hotel, Kabupaten Lombok Barat.

Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk evaluasi hasil pengawasan pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu NTB, Itratip, membuka rakor tersebut dengan menyampaikan kepada peserta rakor untuk tetap fokus melakukan pengawasan Pemilu dan tetap menjaga koordinasi antar divisi di dalam lembaga.

“Jangan sampai pengawasan kita lengah, karena tahapan masih panjang di tahun 2024, saya harap rekan-rekan tetap menjaga kesehatan” pesan Itratip.

Anggota KPU NTB, Yan Marli dan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Muhammad Saleh Ending, menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Yan Marli menyampaikan materi mengenai teknis dan ketentuan pencermatan dan penyusunan DCT Pemilu 2024.

“Kami di KPU selalu terbuka untuk diskusi dan koordinasi soal apapun dengan Bawaslu, termasuk teknis penyusunan DCT yang sesuai dengan undang-undang,” ungkapnya.

Di sisi lain, Saleh Ending menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa masyarakat penting untuk dilibatkan dalam pengawasan pemilu, di berbagai tahapan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kami di kalangan akademisi merupakan mitra strategis lembaga penyelenggara Pemilu dan sangat terbuka untuk berkolaborasi dalam pengawasan pemilu maupun kajian kebijakan soal kepemiluan,” terang Saleh Ending.

Sesi akhir dari rapat koordinasi tersebut diisi dengan sinkronisasi data hasil pengawasan pencermatan DCT di 10 Kabupaten/Kota di NTB. Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri memimpin secara langsung konsolidasi dan sinkronisasi data tersebut, serta menegaskan bahwa pemutakhiran dan kelengkapan elemen data pengawasan harus jadi prioritas di setiap tahapan.

“Kita harus memastikan seluruh data hasil pengawasan kita valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu kerja kolektif kolegial harus tetap ditingkatkan karena fungsi crosscheck data ada di sana,” tutupnya.