Hadiri Silaturahmi PJ Gubernur NTB, Bawaslu NTB Imbau untuk Jaga Netralitas ASN

PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi (berdiri) memberikan sambutannya dalam kegiatan Rakor dan Silaturahmi dengan PJ Gubernur NTB yang dihadiri oleh Komunitas Sekolah (SMA, SMK, dan SLB), Kepala Lembaga Pendidikan, Humas Polda NTB, KPU NTB, dan Bawaslu NTB.

Mataram, Bawaslu NTB - Kepala Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB, Ahmad Darmawan menghadiri Rapat Koordinasi dan Silaturahmi bersama Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi yang digelar di Taman Budaya Provinsi NTB, Selasa (26/9).

Dalam sambutannya, Miq Gita, sapaan akrabnya, berharap adanya dukungan dari seluruh elemen peserta yang hadir untuk mejalankan tugas yang diembannya saat ini.

"Saya permisi, tabek, nurge sama pelungguh sami. Izinkan saya untuk memimpin daerah ini, selain itu mari kita tingkatkan SDM yang kita miliki menjelang pemilu mendatang," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Miq Gita juga mengingatkan bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu di 2024 mendatang, salah satunya adalah netralitas ASN.

Foto bersama PJ Gubernur NTB (kemeja putih) bersama peserta silaturahmi yang hadir.

Di Provinsi NTB terdapat Kabupaten yang masuk ke dalam 20 besar daerah rawan pelanggaran netralitas ASN bedasarkan rilis IKP tematik Bawaslu.

Ahmad Darmawan menyampaikan, hal tersebut harus menjadi atensi seluruh elemen di Provinsi NTB untuk tetap berkomitmen menjaga netralitas ASN di Pemilu 2024.

"Netralitas ASN di NTB adalah hal yang harus kita seriuskan, karena akan ada akibatnya kalau ASN tertangkap basah. ASN yang terlibat politik praktis bisa diberi sanksi," terang Wawan, sapaan akrabnya.

Selain itu, Wawan juga menyampaikan bahwa ASN harus netral di Pemilu 2024 mendatang, seperti tidak terlibat dengan partai politik atau peserta pemilu manapun.

ASN harus fokus pada tugas yang diamanatkan, dan memberikan dampak baik jika ASN mengindahkan hal tersebut. ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani, tanpa ada dorongan dan paksaan dari manapun.

Wawan berharap kedepan, Provinsi NTB tidak lagi masuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap isu netralitas ASN, melainkan adanya ASN yang netral, profesional, dan mendukung Pemilu yang berkualitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh komunitas sekolah di Provinsi NTB, seperti SMA, SMK, Sekolah Luar Biasa (SLB), Kepala Lembaga Pendidikan, Humas Polda NTB, serta Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, yang juga menjadi narasumber.