Hadiri SSDN Lemhanas di NTB, Itratip Sampaikan Kerawanan Pilkada Tahun 2024
|
Mataram, Bawaslu NTB- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB, Itratip, menghadiri kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas Tahun 2024 yang digelar oleh Lemhannas RI di Gedung Sangkareang, pada Senin (10/6).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lemhannas, Mayjen TNI Rano Tilaar, serta Penjabat Sekda NTB, Ibnu Salim. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempelajari, memahami dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah ditinjau dari aspek.
“Tahun ini Lemhannas RI mengadakan 2 Pendidikan Reguler yaitu angkatan LXVI dan LXVII selama 7 bulan, dan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) adalah program yang wajib diikuti oleh peserta pendidikan, dengan metode studi lapangan yang akan menghasilkan karya tulis terkait dinamika pembangunan nasional di NTB,†ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menyampaikan bahwa Bawaslu siap untuk mengawasi tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 terutama pemutakhiran daftar pemilih.. Ia juga menyampaikan potensi-potensi kerawanan yang mungkin muncul saat tahapan berlangsung.
“Kami juga fokus mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri, dan pada Pemilu 2024 kami telah meneruskan beberapa rekomendasi ke KASN soal ASN yang tidak netral dan terlibat aktif dalam politik praktis,†ungkapnya.
Lebih lanjut, Itratip juga menyampaikan potensi kerawanan yang muncul saat Pilkada. Berbeda dari Pemilu 2024, Itratip menegaskan bahwa potensi politisasi SARA lebih tinggi pada saat Pilkada.
“Primordialisme sudah mulai terlihat, terutama dalam pencalonan kepala daerah, nah ini sangat berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat karena menyangkut etnisitas tertentu, sehingga isu SARA semakin rawan di Pilkada,†pungkas Itratip.
Forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari seluruh OPD Provinsi NTB, TNI, Polda NTB, BINDA NTB, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi NTB, serta beberapa organisasi masyarakat dan pondok pesantren.
