Hasan Basri: Demokrasi Tak Hanya Soal Siapa Memilih, Tapi Juga Bagaimana Diawasi

humas | Selasa, Januari 20, 2026 - 20:21

Hasan Basri: Perubahan Mekanisme Pemilihan Bawa Konsekuensi pada Pengawasan dan Partisipasi Publik

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, menjadi salah satu pembicara dalam Diskusi Publik yang digelar PKC PMII Bali–Nusa Tenggara pada Selasa (20/1/2026) di Mataram.

Diskusi bertema “Putusan MK: Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrasi untuk Siapa?” ini menghadirkan narasumber dari unsur penyelenggara pemilu, akademisi, dan legislatif. Forum tersebut menjadi ruang untuk membedah relasi antara desain demokrasi, mekanisme pemilihan, serta peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam paparannya, Hasan Basri menegaskan bahwa setiap perubahan mekanisme pemilihan membawa konsekuensi terhadap pola pengawasan dan partisipasi publik. “Setiap perubahan desain pemilihan, apakah melalui pemilihan langsung atau mekanisme lain yang diatur undang-undang, tentu memiliki implikasi terhadap bagaimana pengawasan dijalankan dan bagaimana ruang partisipasi publik dibangun,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berhenti pada siapa yang memilih, tetapi juga pada bagaimana proses itu diawasi dan dijalankan sesuai aturan hukum. Menurutnya, prinsip pengawasan dan akuntabilitas tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan, meski mekanisme pemilihan berubah.

Hasan Basri juga menilai forum diskusi publik seperti yang dilakukan PMII penting untuk memperluas pemahaman masyarakat agar tidak melihat isu demokrasi secara simplistik. “Forum-forum diskusi seperti ini membantu masyarakat membaca isu demokrasi secara lebih jernih, tidak hanya dari sisi politiknya, tetapi juga dari sisi hukum dan tata kelolanya,” katanya.

Ia menambahkan, masa di luar tahapan pemilu merupakan ruang strategis untuk menanam kesadaran publik. “Di masa non-tahapan, kita sebenarnya sedang menyiapkan cara pandang. Ini masa menanam, agar ketika tahapan dimulai, pengawasan dan partisipasi publik sudah tumbuh,” ujarnya.

Kegiatan yang dipandu Ketua PKC PMII Bali–Nusa Tenggara, Ahmad Muzakkir, berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari peserta diskusi yang berasal dari berbagai latar belakang.