Lompat ke isi utama

Berita

Hasan Sampaikan Catatan Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pilkada 2024

Hasan Sampaikan Catatan Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pilkada 2024

Mataram-SahabatBawaslu. Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Daerah Evaluasi Kinerja Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (24/01).

Dalam paparannya, Hasan menyampaikan sejumlah evaluasi mengenai kinerja PPK selama melaksanakan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam evaluasi tersebut, ia mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU, Penyelenggara Ad Hoc, serta stakeholder yang mendukung terselenggaranya Pilkada dengan lancar dan damai. Ia juga menggarisbawahi kinerja PPK pada saat pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara.

“Kita semua pasti menyadari bahwa kinerja badan ad hoc mengalami peningkatan pada pelaksanaan tahapan Pilkada, karena pengalaman saat Pemilu tentu memberikan banyak pelajaran bagi kita semua, mulai dari PSU hingga pleno rekapitulasi suara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan beberapa evaluasi pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan pada Pilkada Tahun 2024. Meski mayoritas pleno tingkat kecamatan berjalan lancar dan kondusif, Hasan menyampaikan ada beberapa catatan yang diambil dari laporan Panwascam.

“Adanya kejadian khusus saat pleno saya kira itu dinamika yang kerap terjadi, namun kami juga mendapat laporan dari sejumlah Panwascam tentang data rekapitulasi yang tidak akurat atau ada selisih dengan hasil pengawasan dari Pengawas Ad Hoc, akurasi data inilah yang selalu menjadi atensi kami di semua tahapan terutama pemutakhiran data pemilih dan rekapitulasi hasil suara,” imbuhnya.

Hasan juga menyampaikan sejumlah catatan untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi penyelenggara Ad Hoc untuk pemilu selanjutnya. Ia menekankan pentingnya pelatihan tentang tugas dan wewenang, regulasi, hingga kode etik penyelenggara bagi penyelenggara Ad Hoc.

“Tentunya kita juga harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, dan penting juga untuk memberikan pembekalan tentang mitigasi risiko di semua tahapan, karena pencegahan tentu penting untuk dilakukan,” tutupnya.

#AyoAwasiBersama#BawasluNTB#PPK#Pilkada2024

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle