Lompat ke isi utama

Berita

Kampung Pengawasan Partisipatif: Memperkuat Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Kampung Pengawasan Partisipatif: Memperkuat Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Hasan Basri (tengah) menjadi narasumber melalui sambungan telepon pada program Dialog NTB Pagi (17/10)

Mataram, Bawaslu NTB - Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, menjadi narasumber melalui sambungan telepon pada program Dialog NTB Pagi bertajuk Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu, yang mengudara di RRI Mataram pada Selasa (17/10).

Dalam dialog tersebut Hasan menyampaikan sejumlah hal mengenai program Bawaslu untuk memasifkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Kami mendorong kampung pengawasan partisipatif pemilu, untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi Pemilu, dan setelah pemilu program ini digunakan untuk penguatan demokrasi di level komunitas-komunitas masyarakat,” terangnya dalam dialog tersebut.

Hasan juga menjelaskan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, terutama dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu masih perlu ditingkatkan.

“Kami terus berupaya untuk mendorong masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu kepada kami agar dapat kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku, Kampung Pengawasan Partisipatif salah satu fungsinya untuk meningkatkan hal tersebut” lanjutnya.

Melalui kampung pengawasan partisipatif tersebut, Hasan berharap diseminasi informasi dan peraturan mengenai Pemilu dapat menjangkau audiens yang lebih luas hingga komunitas masyarakat di tingkat paling bawah, dan juga lintas generasi.

“Kampung pengawasan partisipatif ini juga menjangkau Gen-Z yang jumlahnya paling banyak dalam Daftar Pemilih dan sangat akrab dengan teknologi, dan mereka rentan terpapar hoaks, politik uang, dan politisasi SARA karena sebarannya banyak sekali di media sosial,” terang Hasan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Deni Hartawan, juga menjadi narasumber via telepon dan menyampaikan banyak komunitas adat di Lombok Utara yang dapat diberdayakan untuk menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif.

“Potensinya banyak, komunitas adanya banyak, cara komunikasinya juga menarik, dan kami melihat potensi untuk memberdayakan sebagai kampung pengawasan partisipatif,” tutup Deni.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle