Pendidikan Demokrasi Sejak Dini, Dorong Pemilih Pemula Melek Politik dan Cerdas Berdemokrasi

MATARAM,SAHABAT BAWASLU-Bawaslu NTB kembali menyelenggarakan program Bawaslu NTB On The Move yang menyasar kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Kali ini, kegiatan digelar di SMKN 1 Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan diikuti antusias oleh siswa-siswi kelas X dan XI pada Senin (4/-8/2025).

Program edukatif ini menjadi salah satu instrumen penting Bawaslu NTB dalam melakukan pendekatan persuasif kepada kalangan muda, terutama pemilih pemula, untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri menyampaikan sejumlah materi yang mencakup pengenalan demokrasi, sejarah pemilu di Indonesia, fungsi kelembagaan Bawaslu, serta pentingnya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

Dalam sambutannya, Hasan Basri menegaskan bahwa pendidikan politik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu, melainkan harus menjadi bagian dari proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui partisipasi aktif yang bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

“Pendidikan politik bukan sekadar memahami kapan dan bagaimana pemilu dilaksanakan, tetapi juga menyangkut kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, maka pendidikan politik dan demokrasi itu harus ditanamkan sejak dini,” ungkap Hasan.

Ia juga mengajak para siswa untuk memahami bahwa demokrasi yang kuat dibangun atas dasar partisipasi rakyat yang sadar, bukan karena keterpaksaan atau kepentingan sesaat. Dalam paparannya, Hasan juga menjelaskan tentang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, mulai dari era pemilu pertama pascakemerdekaan hingga perkembangan sistem pemilu saat ini yang semakin terbuka dan kompetitif.

“Pemilu di Indonesia telah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1955, dari masa-masa otoritarian hingga sekarang. Proses ini mengajarkan kita bahwa demokrasi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan diperjuangkan. Karena itu, sebagai generasi muda, adik-adik tidak boleh bersikap apatis atau acuh terhadap proses ini. Setiap suara memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan bangsa,” ujarnya.

Hasan juga menjelaskan peran dan fungsi utama Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki mandat konstitusional. Ia menekankan bahwa keberadaan Bawaslu bukan sekadar untuk mengawasi pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan agar seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Bawaslu tugas utamanya tentu untuk menjaga marwah demokrasi melalui pengawasan pemilu dan pilkada. Tetapi perlu diketahui juga, pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Masyarakat, termasuk generasi muda, harus turut mengambil peran melalui pengawasan partisipatif,” katanya.
Lebih lanjut, Hasan mengingatkan siswa-siswi SMKN 1 Kediri akan pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan peringatan tegas mengenai bahaya politik uang yang masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi.

“Jangan pernah tukar suara kalian dengan uang. Politik uang bukan hanya merusak proses pemilu, tetapi juga menciptakan pola kepemimpinan yang cenderung koruptif. Jangan pernah mau menukar masa depan dengan sedikit uang yang didapat 5 tahun sekali. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika rakyat menolak segala bentuk praktik yang koruptif,” tegas Hasan Basri.

Selain itu, dalam konteks era digital saat ini, Hasan juga menyoroti pentingnya literasi digital dan kecakapan bermedia sosial di kalangan pelajar. Ia mengimbau para siswa untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan polarisasi sosial.

“Media sosial adalah ruang publik baru yang tidak terlepas dari tanggung jawab etika. Kalian harus menjadi warga digital yang cerdas dan kritis. Jangan asal menyebarkan informasi. Saring sebelum sharing. Demokrasi membutuhkan warga yang tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga cerdas secara digital,” ujarnya penuh penekanan.

Melalui program Bawaslu NTB On The Move, Bawaslu jangkauan pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif, serta membangun budaya demokrasi yang kuat, mulai dari lingkungan pendidikan.