Bawaslu NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama DPW PSI NTB
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Dalam upaya memperkuat demokrasi yang berintegritas serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan kepemiluan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTB di Kantor DPW PSI NTB pada Kamis (09/07/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Bawaslu NTB untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif bersama partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Melalui forum ini, berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemilu, penguatan kelembagaan, hingga persiapan menghadapi Pemilu mendatang menjadi pokok pembahasan.
Ketua DPW PSI NTB, H. Lalu Budi Suryata, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi NTB atas kunjungan dan silaturahmi yang telah dilaksanakan. Menurutnya, komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan partai politik merupakan langkah penting dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan berkualitas.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi NTB atas kunjungan ini. Kami berharap Bawaslu dapat terus memberikan masukan dan pendampingan kepada PSI sebagai bekal dalam membangun organisasi partai yang semakin baik sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PSI NTB juga menyampaikan harapannya agar Bawaslu melakukan evaluasi secara objektif terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, proses evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu sehingga individu yang terbukti melanggar integritas tidak kembali terpilih sebagai penyelenggara pada periode berikutnya.
Ia menilai bahwa pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 masih terdapat berbagai laporan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif diharapkan dapat menjadi langkah perbaikan dalam meningkatkan profesionalitas, independensi, dan integritas penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pembina PSI NTB turut menyoroti masih maraknya praktik politik uang (money politics) yang terus menjadi tantangan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menghilangkan kesempatan bagi peserta pemilu untuk bersaing secara adil berdasarkan gagasan, program, dan kapasitas.
Karena itu, pihaknya berpandangan bahwa kelembagaan dan kewenangan Bawaslu perlu terus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal, sekaligus menciptakan kompetisi politik yang jujur, adil, dan berintegritas bagi seluruh peserta pemilu.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh keluarga besar DPW PSI NTB. Ia menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan seluruh partai politik.
"Konsolidasi ini tidak hanya dilaksanakan ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan. Tujuannya adalah mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang diskusi, menyerap aspirasi, serta melakukan evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan pemilu agar kualitas demokrasi terus mengalami perbaikan," ungkap Itratip.
Dalam paparannya, Ketua Bawaslu NTB juga mengingatkan pentingnya kesiapan partai politik menghadapi tahapan verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu. Ia menegaskan bahwa setiap partai politik perlu memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, beberapa aspek yang harus menjadi perhatian antara lain terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam kepengurusan, keabsahan struktur kepengurusan, serta validitas data keanggotaan agar tidak ditemukan anggota yang masih tercatat pada lebih dari satu partai politik. Persiapan yang matang sejak dini akan membantu partai politik menjalani seluruh tahapan verifikasi dengan lebih baik.
Selain kesiapan administrasi, Itratif juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas saksi partai politik. Ia menjelaskan bahwa saksi yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejatinya merupakan saksi yang mewakili partai politik, bukan saksi dari calon anggota legislatif secara perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama di internal partai agar pelaksanaan tugas saksi dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu NTB menegaskan bahwa Bawaslu terus melakukan pembinaan terhadap seluruh jajaran pengawas pemilu, termasuk dalam setiap proses rekrutmen pengawas. Bawaslu juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap calon penyelenggara pemilu sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik.
"Kami berkomitmen menjaga integritas kelembagaan dengan terus melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas. Dalam setiap proses rekrutmen, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan maupun masukan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan independen," jelasnya.
Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Provinsi NTB berharap terjalin sinergi yang semakin kuat dengan seluruh partai politik dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
