Evaluasi Program Semester I, Bawaslu NTB Perkuat Kinerja Divisi Pengawasan dan Humas
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program kerja Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat (P2H), Kamis (16/7). Rapat yang dipimpin Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, S.Pd.I., tersebut diikuti seluruh staf Bagian Pengawasan dan Humas sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pelaksanaan program kerja Semester I Tahun 2026.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama semester pertama. Melalui kegiatan ini, Bawaslu NTB berupaya memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kontribusi terhadap penguatan fungsi pengawasan pemilu.
Dalam arahannya, Hasan Basri menegaskan bahwa setiap program yang belum terlaksana harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, kegiatan yang telah berjalan namun pelaksanaannya belum konsisten diminta untuk terus dimaksimalkan agar mampu memberikan hasil yang lebih optimal.
"Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian program, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan ke depan. Program yang belum terlaksana harus segera diselesaikan, sedangkan kegiatan yang masih belum optimal perlu diperkuat agar target kinerja dapat tercapai sesuai perencanaan," ujar Hasan Basri.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada empat bidang utama yang menjadi tugas Divisi Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat. Bidang Pencegahan mengevaluasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagai salah satu upaya menjaga kualitas data pemilih di luar tahapan pemilu.
Sementara itu, bidang Pengawasan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang selama ini menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu pada masa non-tahapan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengawasan berjalan sesuai ketentuan serta mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyelenggara pemilu.
Pada bidang Partisipasi Masyarakat, rapat membahas pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan program agar partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi semakin meningkat.
Adapun pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas), evaluasi difokuskan pada pengelolaan informasi publik, publikasi kegiatan kelembagaan, serta penguatan komunikasi Bawaslu kepada masyarakat melalui berbagai media. Konsistensi penyebarluasan informasi yang akurat dan mudah diakses menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan.
Hasan Basri juga menekankan pentingnya koordinasi antarbidang dalam mendukung pencapaian target kinerja Divisi P2H. Menurutnya, setiap bidang memiliki peran yang saling melengkapi sehingga diperlukan komunikasi dan kolaborasi yang baik agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
"Keberhasilan pelaksanaan program tidak dapat dicapai secara parsial. Dibutuhkan sinergi seluruh bidang, mulai dari pencegahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, hingga kehumasan, sehingga setiap program dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu," tambah Hasan Basri.
Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam mempercepat pelaksanaan program yang masih tertunda sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada semester berikutnya demi mendukung tugas pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
