Bawaslu Mengajar di SMAN 2 Mataram, Konsolidasi Demokrasi Masuk Kelas: Cara Hasan Basri Perkuat Kemitraan dengan Pemilih Pemula

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Ruang kelas SMA Negeri 2 Mataram menjadi saksi penting ketika Hasan Basri, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, hadir dalam kegiatan Bawaslu Mengajar Jumat (8/5/2026). Agenda ini mengusung tema besar “Politik Uang” sebagai isu krusial yang harus dipahami oleh generasi muda, khususnya pemilih pemula.

Dalam pemaparannya, Hasan Basri menegaskan bahwa pengawasan Pemilu bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan bagian dari perjuangan memperkokoh demokrasi substansial. “Kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas adalah jalan menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas. Kita tidak bisa berjalan sendiri, pengawasan harus melibatkan masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Ia juga menekankan salah satu misi Bawaslu, yakni memperkuat kemitraan pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil. “Pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil hanya bisa terwujud jika kita bersama-sama menolak praktik politik uang. Politik uang merusak kepercayaan publik dan mengkhianati cita-cita demokrasi. Oleh karena itu, siswa sebagai pemilih pemula harus berani bersikap kritis dan menolak segala bentuk transaksi suara,” tambah Hasan.

Kegiatan berlangsung interaktif. Para siswa antusias bertanya mengenai praktik politik uang yang sering muncul menjelang Pemilu. Hasan menjawab dengan lugas, memberikan contoh nyata sekaligus mengajak siswa untuk menjadi agen perubahan. “Jangan pernah anggap remeh suara kalian. Satu suara bisa menentukan arah bangsa. Jika suara itu dibeli, maka masa depan bangsa ikut dijual,” ujarnya penuh penekanan.

Melalui Bawaslu Mengajar, Bawaslu NTB berharap generasi muda semakin memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga menjaga integritas prosesnya. Konsolidasi demokrasi di ruang kelas ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai kejujuran, partisipasi, dan keberanian menolak politik uang sejak dini.