Bawaslu NTB Catat Sejumlah Permasalahan Jelang Penetapan DPS Tingkat Provinsi
|
Bawaslu NTB lakukan Rapat Koordinasi jelang Pleno Rakapitulasi DPS Tingkat Provinsi (11/4)
Mataram, Bawaslu NTB - Bawaslu NTB menggelar Rapat untuk membahas tindak lanjut usai penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Bawaslu NTB pada Selasa (11/4).
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kendala yang dialami setiap Kabupaten/Kota selama tahapan penyusunan DPS di tingkat Kabupaten/Kota. Seluruh kendala yang dialami oleh 10 Kabupaten/Kota di NTB diinventarisir dan akan menjadi bahan rekomendasi sekaligus perhatian Bawaslu NTB jelang penetapan DPS di tingkat provinsi.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan DPS diantaranya:
- KPU agar menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu dan perwakilan Partai Politik terhadap rekapitulasi penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;
- KPU membuka akses data dan memperkuat koordinasi dengan jajaran pengawas pemilu untuk memudahkan proses pengawasan;;
- KPU tidak melakukan perubahan data hasil pemutakhiran (BA) diluar mekanisme pleno;;
- KPU diharapkan tidak hanya memastikan aspek administratif (dejure), tapi juga mempertimbangkan sisi faktual (de facto);
- Melakukan koordinasi terhadap potensi pemilih ganda;
- Melakukan koordinasi terhadap pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena kesalahan administrasi;
- Melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Dukcapil terhadap pemilih non KTP El;
- Pencermatan terhadap data pemilih di lokasi khusus;
- Langkah cepat dan terukur terhadap data pemilih di lokasi tambang (khusus di Kab. Sumbawa Barat);
Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan digelar untuk menyusun rencana tindak lanjut penyusunan DPS, inventarisir daftar masalah pada penyususnan DPS, serta menyusun bahan rekomendasi Bawaslu NTB jelang pleno penyusunan dan penetapan DPS di tingkat provinsi.
Penulis/Foto: Vera/Ratih
Editor: Putu
