Bawaslu NTB dan Fitra NTB Sepakat Perkuat Pengawasan Anggaran Pemilu
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan resmi ke Sekretariat Fitra NTB dalam rangka konsolidasi demokrasi dengan tema “Memperkuat Pengawasan Anggaran dalam Setiap Tahapan Pemilu.” Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Fitra NTB, Ramli beserta jajaran pengurus, serta sejumlah anggota Bawaslu NTB.
Dalam diskusi yang berlangsung selama 90 menit, berbagai isu strategis terkait pengawasan anggaran pemilu dibahas secara mendalam. Ketua Fitra NTB menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat sebagai upaya mencegah praktik curang seperti politik uang, hoaks, dan provokasi. Ia juga menyoroti penggunaan anggaran partai politik yang seharusnya difokuskan pada pendidikan politik, bukan dialihkan untuk kepentingan lain.
Salah satu poin penting yang mengemuka adalah masalah dana kampanye yang tidak tercatat dalam Laporan Dana Kampanye (LDK). Fitra NTB menilai adanya potensi sumbangan berbentuk jasa dari pihak tertentu yang jika dinominalkan memiliki nilai besar, namun sering luput dari laporan resmi. Selain itu, penggunaan fasilitas negara oleh petahana yang ikut berkontestasi juga dianggap berbahaya karena berpotensi menciptakan ketidakadilan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat pengawasan. “Setiap peserta pemilu wajib memberikan laporan dana kampanye kepada pengawas pemilu. Apabila tidak ada laporan dana kampanye yang disampaikan, maka peserta pemilu tersebut dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau bahkan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu,” ujarnya.
Umar juga menambahkan bahwa Bawaslu NTB akan menindaklanjuti masukan dari Fitra NTB terkait pengawasan dana kampanye yang tidak tercatat, termasuk sumbangan jasa, dengan memperkuat mekanisme pemeriksaan dan pengawasan partisipatif. Hal ini sejalan dengan misi Bawaslu untuk menghadirkan pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat, Syaifudin turut menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan Fitra NTB dalam melakukan riset anggaran. Menurutnya, kerja sama ini akan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kontestasi politik mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Fitra NTB menyatakan akan terus membuka ruang edukasi politik anggaran melalui program “Sekolah Politik Anggaran” yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi anggaran dalam pemilu.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu NTB dan Fitra NTB untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan anggaran pemilu. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara lembaga pengawas dan masyarakat sipil, diharapkan proses demokrasi di Nusa Tenggara Barat dapat berjalan lebih transparan, berintegritas, dan berkeadilan menuju Pemilu 2029.”
