Bawaslu NTB Dorong Optimalisasi Layanan Informasi Publik Bersama Kabupaten/Kota

Bawaslu NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB pada Jumat (20/10).

Kegiatan tersebut diikuti pejabat dan operator PPID masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota dan digelar untuk optimalisasi pelayanan informasi publik di tingkat Kabupaten/Kota.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu NTB, Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Optimalisasi layanan informasi publik harus benar-benar digencarkan di Kabupaten/Kota, karena tahun ini Bawaslu Kabupaten/Kota juga akan mengikuti asesmen keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyediakan seluruh informasi yang ada dalam DIP, termasuk Surat Keputusan dan klasifikasi dari informasi yang dikecualikan.

“Saya harap rekan-rekan jangan sampai salah memberikan informasi kepada publik, jadi benar-benar harus paham mana saja yang masuk informasi yang dikecualikan yang tidak boleh disampaikan kepada publik,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu NTB juga menghimpun berbagai kendala yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola layanan informasi publik, baik dari segi teknis maupun administratif guna membantu Bawaslu Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengelolaan PPID.

Sesi akhir dalam kegiatan tersebut diisi dengan praktik langsung pengelolaan website PPID dan operator aplikasi PPID terintegrasi untuk masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan Bawaslu dalam menyediakan layanan informasi publik.