Bawaslu NTB Jalin Sinergi dengan Media NTB SATU, Bahas Tantangan Pengawasan dan Penguatan Peran Pers

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Media NTB SATU pada Kamis (11/06/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan sinergi kelembagaan, sekaligus membahas berbagai tantangan pengawasan pemilu yang memerlukan dukungan media sebagai mitra dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pengawasan yang transparan, meningkatkan literasi kepemiluan, serta menghadirkan informasi dan pemberitaan yang edukatif, akurat, dan berimbang bagi masyarakat.

Anggota Bawaslu NTB, Suhardi, menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan pemilu. "Dalam proses pengawasan, kami sering menemukan bahwa pemberitaan media menjadi informasi awal yang sangat berharga. Misalnya, ketika ada berita tentang dugaan praktik politik uang, hal itu bisa menjadi pintu masuk bagi Bawaslu untuk melakukan klarifikasi dan investigasi. Namun, kami juga menyadari adanya dilema, karena wartawan berkewajiban melindungi identitas narasumber. Inilah yang perlu kita cari jalan tengahnya, agar pengawasan tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan etika jurnalistik," ujar Suhardi.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi NTB SATU, Agus Talino, memberikan pandangan kritis mengenai hubungan antara politik, pengawasan, dan media. "Politik tidak bisa kita pahami sebagai pertarungan di alam terbuka. Jika kita memahaminya demikian, maka ada otoritas yang memangsa kita. Dalam praktik pengawasan, memang ada temuan dan laporan. Temuan adalah murni hasil pengawasan Bawaslu. Namun, sering kali media memberitakan dugaan pelanggaran, sementara Bawaslu tidak melakukan pengawasan langsung terhadap peristiwa itu. Maka, berita tersebut dijadikan informasi awal, bahkan wartawan bisa diundang sebagai saksi pertama. Persoalannya, narasumber dalam berita sering disembunyikan, sementara wartawan harus bertahan dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Ini menjadi dilema yang berulang," jelas Agus Talino.

Agus menambahkan bahwa perlu ada regulasi yang lebih jelas antara Bawaslu dan Dewan Pers. "Mestinya, Bawaslu RI bersama Dewan Pers membuat MoU agar jika terjadi kasus seperti itu, Bawaslu dapat memperoleh identitas dari subyek yang diberitakan. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih kuat tanpa menyalahi etika jurnalistik. Kami juga menyarankan agar Bawaslu menjalin kerja sama dengan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Semestinya Dewan Pers membuat aturan tegas tentang hal ini," tegasnya.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Sinergi antara Bawaslu NTB dan NTB SATU diharapkan mampu memperkuat pengawasan pemilu sekaligus menjaga independensi pers sebagai pilar demokrasi.