Bawaslu NTB Minta Perencanaan Kebutuhan Dilakukan dengan Cermat

MATARAM, SahabatBawaslu-Bawaslu NTB menggelar Rapat Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai (001) dan Belanja Barang Operasional (002) Bawaslu Kabupaten/Kota pada Jumat (2/8) di ruang rapat Bawaslu NTB.

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB tersebut dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu NTB, Lalu Ahmad Yani. Dalam sambutannya, Miq Yani, sapaan akrabnya, mengingatkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghitung dengan cermat setiap kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang sampai akhir tahun 2024.

“Revisi DJA sudah ditetapkan pada 31 Juli kemarin, dan salah satu catatannya adalah agar kita semua cermat menghitung kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai, agar bisa terpenuhi sampai akhir tahun 2024 tanpa revisi anggaran lagi,” ungkap Miq Yani.

Ia juga mengingatkan agar setiap sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota juga memastikan jumlah pegawainya, terutama PPPK dan PNS Penugasan yang baru masuk. Selain untuk memastikan jumlah keseluruhan pegawai, pendataan tersebut juga untuk mengetahui jumlah PNS penugasan yang telah mendapat SK penugasan namun tunjangannya belum dapat dibayarkan.

“PNS penugasan yang belum terbayarkan tunjangannya, bisa mengajukan kompensasi hingga periode Tunjangan Kinerja diterima, untuk sementara data yang dianggarkan adalah totalnya 6 orang, ini harus menjadi atensi sekretariat masing-masing yang punya PNS penugasan” imbuhnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian informasi-informasi lainnya mengenai perencanaan penganggaran belanja pegawai yang relevan dengan perubahan jumlah pegawai pasca penerimaan PPPK baru. Di akhir sesi diskusi, Miq Yani kembali mengingatkan jajarannya untuk mengawasi kinerja pegawai masing-masing.

“Harus diawasi, kinerja pegawai itu baik atau buruk, disiplin atau tidaknya mereka nanti juga berpengaruh kepada jumlah tunjangan kinerja yang diterima, oleh karena itu kinerja pegawai harus dipastikan benar-benar baik,” tutupnya.