Hadiri Forum Belajar Polda NTB, Itratip Sampaikan Kerawanan Tahapan Kampanye Pemilu 2024
|
Ketua Bawaslu NTB, itratip (kedua dari Kiri) saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Forum Belajar dengan Tema "Pemilu dan Pengawasannya serta pola pengamanannya dengan Polres/Jajaran Polda NTB di Ruang Assessment Center Polda NTB pada hari Rabu, (13/12/2023). Poto: Humas Bawaslu Provinsi NTB
Mataram, Bawaslu NTB-Ketua Bawaslu NTB Itratip menjadi narasumber pada kegiatan Forum Belajar dengan Tema "Pemilu dan Pengawasannya serta pola pengamanannya dengan Polres/Jajaran Polda NTB di Ruang Assessment Center Polda NTB pada hari Rabu, (13/12/2023).
Itratip menyampaikan beberapa hal meliputi, kerawanan dugaan pelanggaran, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kampanye dilakukan seperti boleh atau tidaknya, serta oknum yang terlibat dalam kampanye.
"Kita tidak perlu belajar panjang lebar mengenai tahapan pemilu, karena saya yakin teman-teman lebih fasih tentang kepemiluan. Tetapi yang menjadi penekanan saat ini kita harus memperhatikan caleg atau peserta yang sedang kampanye" ucap Itratip.
Untuk mengantisipasi pelanggaran di ruang digital, Bawaslu NTB juga membuka ruang pengaduan atau pelaporan bagi masyarakat yang melihat suatu tindak kecurangan dan dugaan pelanggaran pemilu di internet.
"Salah satu cara yang kami lakukan adalah, menerima laporan dari dunia digital yaitu berupa berita hoaks, status yang melingkupi politisasi sara, dan kampanye terselubung. Masyarakat kita bisa mengakses melalui akun-akun resmi Bawaslu di sosial media, juga dapat datang langsung ke Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk memberikan laporan dan kejelasan,"ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Itratip juga membahas mengenai netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu dan Polda NTB membuka ruang khusus dengan masyarakat untuk menjaga netralitas dan hak pilih masyarakat. Sehingga, baik Bawaslu, KPU dan Polda sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan menjadikan pemilu yang adil dan berintegritas di tahun 2024 mendatang
Menurut Itratip, forum belajar yang diadakan oleh Polda NTB ini merupakan ruang positif dan tentunya suatu langkah lebih maju untuk memerangi dugaan pelanggaran pemilu. Sehingga baik KPU, Bawaslu dan Kapolda mampu berkolaborasi secara matang menyikapi hal tersebut.
