Kesiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024: Rakernis dan Simulasi Menyelesaikan Sengketa DCT Dilaksanakan Secara Intensif

Bawaslu NTB menggelar rapat kerja teknis dan simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024 yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB di Aston Inn Mataram, pada Kamis-Sabtu (19/10-21/10).

Rapat kerja teknis tersebut digelar untuk meningkatkan kapasitas jajaran Bawaslu NTB dalam menghadapi potensi adanya sengketa proses Pemilu 2024 antara peserta dengan penyelenggara Pemilu, terutama jelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, hadir sebagai narasumber dalam rakernis tersebut dan menyampaikan paparan materi mengenai teknik pencermatan DCT dan Penetapan DCT pada Pemilu 2024.

Ia menyampaikan bahwa DCT akan diumumkan pada 4 November 2023 mendatang, dan KPU tengah melakukan pencermatan terhadap DCT yang telah disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, baik yang melakukan perbaikan DCT maupun tidak.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu NTB sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Suhardi, menyampaikan adanya potensi sengketa di berbagai tahapan Pemilu, namun saat ini, yang harus menjadi perhatian adalah sengketa terhadap penetapan DCT.

Ia menambahkan, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota harus benar-benar cermat dalam mengawasi tahapan pencermatan dan penetapan DCT, memastikan sesuai dengan prosedur dan peraturan undang-undang, dan meminimalisir potensi sengketa.

Rakernis tersebut juga dirangkaikan dengan simulasi tata cara menyelesaikan sengketa oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, mulai dari penerimaan, register permohonan, mediasi, ajudikasi serta menyusun putusan dan pembacaan putusan. Simulasi tersebut difasilitasi oleh staf sengketa Bawaslu NTB.

Sesi akhir dari rakernis dan simulasi tersebut adalah Tim fasilitasi memberikan penilaian terhadap seluruh proses simulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/kota.