Penguatan Kehumasan Bawaslu NTB: Dari Pemberitaan hingga Manajemen Krisis

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kapasitas jajaran kehumasan melalui Rapat Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Pemahaman Regulasi Kehumasan. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu NTB, Ida Ayu Wayan Manik Kurniawati, menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas kehumasan. Ia menekankan pentingnya pembahasan hal-hal yang masih perlu dibenahi agar pengelolaan komunikasi kelembagaan semakin efektif. "Semoga hasil rapat ini bisa dicatat, dijadikan bahan evaluasi, dan disampaikan kepada pimpinan agar kebutuhan kehumasan dapat ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, R. Ipik Veradiba Carine Fitria, Analis Hubungan Antar Lembaga, memaparkan materi lanjutan terkait tata kelola kehumasan. Fokus pembahasan kali ini meliputi pengelolaan pemberitaan, hubungan dengan media massa, serta manajemen krisis.

Menurut Vera, pemberitaan bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan sarana membangun narasi kelembagaan yang mampu menggambarkan manfaat dan dampak bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya penggunaan bahasa sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta perlunya memperkuat hubungan dengan media melalui berbagai kegiatan seperti siaran pers, konferensi pers, hingga forum media. "Humas bukan hanya menceritakan kegiatan, tetapi juga membangun narasi lembaga," tegasnya.

Dalam sesi manajemen krisis, Vera menjelaskan bahwa krisis dapat muncul bukan hanya dari kejadian nyata, tetapi juga dari persepsi publik di media sosial. Oleh karena itu, pemantauan isu, klarifikasi hoaks, serta penyusunan narasi resmi menjadi langkah strategis untuk menjaga reputasi lembaga. Ia menambahkan, penanganan krisis harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dinamika situasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu NTB berharap jajaran kehumasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin memahami regulasi, mampu mengelola pemberitaan dengan baik, memperkuat hubungan dengan media, serta siap menghadapi situasi krisis.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya komunikasi kelembagaan yang akurat, konsisten, terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.