Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Sinergi dengan Partai PKB dalam Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Soroti Peran Strategis Saksi Parpol

konsolidasi

Ketua dan Anggota Bawaslu NTB bersama jajaran DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB dalam kegiatan konsolidasi demokrasi di Sekretariat DPW PKB NTB, Kamis (22/10/2026), guna memperkuat sinergi dan komunikasi dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Bawaslu NTB menggelar agenda konsolidasi demokrasi di Sekretariat DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu NTB tersebut merupakan bagian dari langkah nasional untuk memperkuat sinergi dan silaturahmi menjelang tahapan Pemilu.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, menyambut hangat kunjungan Bawaslu NTB. Ia mengapresiasi kinerja Bawaslu dalam menjaga integritas dan jalannya demokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah NTB, sehingga potensi kecurangan pada Pemilu 2024 dapat diantisipasi.

"Terima kasih kepada Bawaslu yang telah menjadi penjaga demokrasi di Indonesia, terlebih di NTB. PKB saat ini juga terus berbenah dengan melakukan restrukturisasi jajaran hingga ke tingkat ranting," ungkap Lalu Hadrian.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menegaskan bahwa hubungan silaturahmi dan komunikasi antara pengawas pemilu dan partai politik harus terus terjaga, baik saat tahapan pemilu berlangsung maupun di luar tahapan. Selain itu, ia mengingatkan agar partai politik mulai mempersiapkan keabsahan kepengurusan, keanggotaan, dan status kantor untuk menghadapi verifikasi oleh KPU.

"Partai memiliki peran penting dalam pemilu serta regenerasi pemilih. Kami mengapresiasi PKB yang berhasil mendidik kadernya, terbukti dari keaktifan para saksi saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi pada pemilu 2024," ujar Itratip.

Dalam sesi diskusi, salah satu anggota PKB, Ari Sukra, menyampaikan masukan terkait pentingnya rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas di tingkat bawah serta penguatan standar tanda pengenal saksi. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu NTB berkomitmen memperketat seleksi pengawas ad-hoc dan mengoptimalkan fungsi pelatihan saksi partai politik sesuai amanat Undang-Undang Pemilu.

Bawaslu NTB juga menekankan pentingnya peran saksi sebagai ujung tombak partai dalam mengawal data perolehan suara. Ke depan, Bawaslu mendorong agar keterbukaan akses sistem rekapitulasi digital (Sirekap) dapat dimanfaatkan oleh seluruh partai politik guna memantau perolehan suara secara real-time

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle