Bawaslu NTB Gandeng BEM UNU NTB, Perkuat Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Bawaslu NTB menggelar diskusi konsolidasi demokrasi, bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (BEM UNU) NTB di Kampus UNU NTB, Rabu (14/10/2026). Pertemuan ini berfokus pada penguatan pengawasan partisipatif guna menyongsong Pemilu 2029 yang lebih jujur, adil, dan transparan.
Diskusi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth dan Suhardi, serta 10 jajaran pengurus BEM UNU NTB. Agenda ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil dan kelompok mahasiswa dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil.
Dalam pemaparannya, Umar Achmad Seth menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam setiap tahapan pemilu guna membentuk kualitas kebijakan publik di masa depan.
"Generasi muda saat ini didorong untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap tahapan pemilu, baik sebagai pemilih, pengawas partisipatif, maupun penyelenggara," tegas Umar.
Dalam kesempatan yang sama, Suhardi merinci bahwa pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk akademisi dan mahasiswa.
"Harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa menjadi motor penggerak diskusi kepemiluan guna mempersiapkan pemilu masa depan yang lebih demokratis," ungkap Suhardi sembari menegaskan Bawaslu sangat terbuka terhadap kritik dan masukan.
Sementara itu, Presiden BEM UNU NTB, Naufal Zikril, menyambut positif inisiatif ini dan menyoroti fenomena pelanggaran pada masa tenang kampanye yang kerap memicu kegaduhan. Ia juga mengusulkan adanya program berkelanjutan seperti "Sekolah Literasi Demokrasi/Pemilu" guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman politik mahasiswa secara utuh.
“Kami selalu terbuka dan berharap Bawaslu NTB dapat berkolaborasi dengan BEM terutama dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, karen itu sangat krusial,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bawaslu menegaskan pentingnya kolaborasi. Bawaslu mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran guna menutupi keterbatasan akses teknis formal tersebut.
