Rapat Koordinasi Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB
|
Mataram-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan agenda membahas progres pelaksanaan kegiatan Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2020. Rapat yang diikuti oleh Korsek dan Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Rapat tersebut berlangsung selama 2 hari pada tanggal 2 s/d 3 September 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi NTB.
Kepala Sekertariat Provinsi NTB Lalu Ahmad Yani mengungkapkan sejumlah agenda pembahasan yang dilantara lain progres program yg bersumber APBN tahun 2020, progres anggaran dana hibah Pilkada di 7 kabupaten kota serta persiapan pengadaan APD .
Sementara, pokok-pokok arahan yang ditekankan Yani yaitu meminta Kabupaten/Kota lebih fokus dalam peningkatan progres terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yani juga meminta agar melengkapi kegiatan yang telah dilakukan dengan memberikan pertanggung jawaban. Dan dalam pelaksaan kegiatan khususnya pengadaannya ini APD harus ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
Disinggung soal Tahapan Pilkada, Yani menyebutkan dalam tahap lanjutan paska penundaan karena wabah covid 19.
Tahapan ini meliputi Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan, Coklit data pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, Kampanye, Distribusi logistik Serta Pungut hitung.
"Pada saat ini, akan memasuki tahap pendaftaran," ungkap Yani.
Sementara tentang Kendala yang di hadapi, Yani mengungkapkan Kendala keterbatasan anggaran. Ini disebabkan anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBN terbatas karena wabah covid 19.
Dana hibah Pilkada di 7 kabupaten/kota yang berpilkada juga terbatas. â€Sekitar 46% anggaran yang ada terpangkas untuk penanganan covid†tandasnya seraya menyebutkan Meski demikian, bahwa keperluan pengadaan APD untuk keperluan pengawasan mendapat suport dari APBN.
â€Kondisi APBN sudah cair untuk keperluan pengawasan dan coklit. Tapi untuk keperluan pengadaan APD tahapan pendaftaran sampai pungut hitung masih menunggu proses pencairan. †Imbuhnya (*).
