Tekankan Pentingnya Pengawasan Partisipatif, Ketua Bawaslu NTB Gelar Evaluasi Pilkada 2020

Mataram, Bawaslu NTB – Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat Muhammad Khuwailid menggelar rapat bersama dengan jajaran staf dan kepala bagian pengawasan Bawaslu NTB dengan agenda pembahasan serta evaluasi Laporan Pengawasan pada Pilkada Serentak tahun 2020. Peran Bawaslu Provinsi sebagai fasilit/ator bagi Bawaslu Kab/Kota menjadi perhatian dalam rapat kali ini.

 Dalam rapat yang digelar pada hari Senin (8/3) secara luring di Ruang Rapat Bawaslu NTB, beberapa hal yang dibahas adalah terkait dengan teknis penyusunan laporan pengawasan serta peran Bawaslu NTB dalam membina Bawaslu Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada untuk memberikan laporan secara berkala. Pembinaan serta monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu NTB tersebut dilakukan mengingat Provinsi NTB tidak melaksanakan Pilkada pada 2020 lalu.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan substansial antara laporan kegiatan dan laporan akhir. Laporan kegiatan memuat rincian kegiatan serta tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu NTB serta Bawaslu Kab/Kota. Laporan kegiatan yang disusun haruslah memuat elaborasi dari data yang aktual dan telah diverifikasi. Berbeda dari laporan kegiatan, laporan akhir merupakan laporan yang memuat rincian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bagian pengawasan. Ini artinya, laporan akhir memuat kegiatan lain yang dilakukan di luar tahapan Pemilihan termasuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

SKPP tetaplah harus menjadi agenda yang diprioritaskan oleh bagian pengawasan dengan tujuan pelaksanaan yang lebih baik dan harapan mampu membentuk kader-kader pengawasan partisipatif di level grassroot yang memahami budaya politik, kritis, berwawasan luas, serta memiliki kemampuan berpikir dan analisa yang logis dan terstruktur. Selain membahas mengenai laporan, Ketua Bawaslu NTB kembali mengingatkan bahwa peran Bawaslu Provinsi juga hadir dalam hal sinkronisasi kegiatan dengan Bawaslu Kab/Kota serta menjaga hak pilih masyarakat NTB. Hal ini menjadi perhatian dengan harapan agenda kegiatan di tahun 2021 tetap berkesinambungan dengan kegiatan di tahun 2020 lalu dengan visi dan misi kegiatan yang sinkron antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kab/Kota di NTB.