Tingkatkan Tertib Adminstrasi, Bawaslu NTB Gelar Rakor Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun 2023
|
Kepala Bagian Admistrasi Bawaslu NTB Lalu Rizizvan Arista ( kiri) dan Pejabat pembuat komitmen Agnes Juliat Bookings (kanan) saat membuka Rakor Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun 2023 pada Kamis (14/12/2023) Poto: Humas Bawaslu Provinsi NTB
Lombok Barat, Bawaslu NTB-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Akhir Tahun 2023 pada Kamis-Sabtu (14/12-16/12) di Hotel Aruna, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut digelar dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan peningkatan tertib administrasi pengelolaan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Kepala Bagian Administrasi, Lalu Rizizvan Arista, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa pelaksanaan realisasi anggaran harus dilakukan dengan efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban yang valid dan lengkap secara administrasi.
“Pengelolaan anggaran sangat penting untuk semua instansi, terutama kita sebagai penyelenggara Pemilu, tertib administrasi dan pertanggungjawaban harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan realisasi anggaran,†tegasnya saat membuka kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar tertib dan bertanggungjawab dalam mengelola dana hibah untuk Pilkada serentak 2024. Dana hibah yang diperoleh dari Pemerintah Daerah masing-masing harus dikelola dengan efektif dan efisien sampai tahapan Pilkada Serentak 2024 selesai.
Kegiatan tersebut juga diisi oleh narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB yang menyampaikan materi mengenai penyelesaian administrasi untuk pertanggungjawaban dana hibah langsung, narasumber dari Bank Mandiri yang menyampaikan materi mengenai pengelolaan rekening untuk dana hibah, dan KPPN Mataram yang memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SAKTI untuk pengelolaan dana hibah.
Di akhir sesi kegiatan perwakilan BPKP Provinsi NTB juga hadir sebagai narasumber dengan paparan materi mengenai pengendalian pengelolaan dana hibah agar realisasi dana hibah terlaksana dengan baik, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
