Bawaslu NTB Dorong Pengawasan Partisipatif Melalui Dialog Demokrasi Bersama Mahasiswa

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan kesadaran demokrasi dan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi kepemiluan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Dialog Demokrasi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di Aula Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB, Sabtu (20/6).

Kegiatan yang mengusung tema “Merawat Demokrasi, Mengubah Suara Pasif Menjadi Kekuatan Penggerak di Lingkungan Akademik” tersebut diikuti sekitar 100 mahasiswa. Dialog ini menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi NTB Hasan Basri, S.Pd.I hadir sebagai salah satu narasumber dan menyampaikan materi mengenai pengawasan partisipatif sebagai upaya menjaga pemilu yang jujur dan adil. Hasan Basri menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Menurut Hasan Basri, pengawasan partisipatif merupakan bentuk kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Partisipasi publik menjadi salah satu kunci dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu.

"Pemilu yang jujur dan adil tidak dapat diwujudkan hanya oleh penyelenggara pemilu. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilu sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan transparan, berintegritas, dan sesuai aturan yang berlaku," ujar Hasan Basri.

Dalam pemaparannya, Hasan Basri menjelaskan fungsi dan peran pengawasan yang dijalankan Bawaslu, mulai dari langkah pencegahan, pengawasan tahapan, hingga penanganan dugaan pelanggaran. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat mengetahui mekanisme pengawasan yang tersedia dalam sistem demokrasi Indonesia.

Ia juga memperkenalkan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi pengawasan, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu.

Hasan Basri mengajak mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan untuk berperan aktif dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menyebarkan informasi yang benar serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi.

Selain menghadirkan Hasan Basri dari Bawaslu NTB, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain, yakni Zihani Ilman Fayadi dari DPRD Kota Mataram dan Suaeb Qury dari Komisi Informasi NTB. Kehadiran para narasumber memberikan perspektif yang beragam mengenai demokrasi, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi di ruang publik.

Sesi dialog berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendiskusikan tantangan demokrasi di era digital, termasuk pentingnya literasi informasi, pengawasan publik, dan penguatan partisipasi warga negara.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi NTB berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan terlibat aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Kolaborasi antara Bawaslu, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Nusa Tenggara Barat.