Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Ajak Masyarakat Lobar Tolak Politik Uang dan Perkuat Pengawasan Partsipatif

Konsolidasi Demokrasi

Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Samsul Hadi, Anggota Bawaslu NTB, Suhardi, dan Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk aktif mengawal demokrasi, menolak praktik politik uang, serta memperkuat pengawasan partisipatif demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

LOMBOK TIMUR, SAHABAT BAWASLU - Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu kembali digelar di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam mencegah praktik politik uang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Samsul Hadi, yang membuka kegiatan tersebut, mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pemilu. Ia juga menyinggung pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan berlangsung pada Desember mendatang sebagai momentum membangun demokrasi yang sehat menuju Pemilu 2029.

Anggota Bawaslu NTB, Suhardi, menyoroti praktik politik uang yang masih dianggap kebiasaan oleh sebagian masyarakat. Ia mengingatkan bahwa menerima uang untuk menentukan pilihan dapat melahirkan persoalan baru, termasuk mendorong munculnya pemimpin yang berupaya mengembalikan biaya politik melalui kebijakan yang merugikan masyarakat.

“Ketika pilihan ditentukan karena imbalan, kita berisiko mendapatkan pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemilu bukan sekadar mencoblos, tetapi menentukan masa depan kita,” tegas Suhardi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menegaskan pengawasan pemilu tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan Bawaslu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan, termasuk dengan berani menolak politik uang dan menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani.

“Masyarakat harus berpartisipasi. Jangan menerima politik uang, karena pilihan kita menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana kebijakan yang nantinya memengaruhi kehidupan kita,” ujar Fauzan.

Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan harapan agar penyelenggaraan pemilu semakin mengedepankan kejujuran dan hati nurani. Fauzan juga mengingatkan bahwa membangun demokrasi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri dan lingkungan terdekat. Melalui kegiatan ini, Bawaslu mendorong masyarakat Lombok Barat untuk memperkuat kesadaran menolak politik uang serta mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif.

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle