Gelar Sosilisasi Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Masyarkat Lotim Berani Tolak Politik Uang
|
LOMBOK TIMUR, SAHABAT BAWASLU - Hari ke-2 kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum kembali digelar oleh Bawaslu di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawal proses demokrasi, termasuk mencegah praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Syaefuddin, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Johari Marjan. Sejumlah masyarakat turut mengikuti kegiatan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dan menjaga integritas pemilu.
Dalam pemaparannya, Anggota Bawaslu NTB, Syaefuddin, mengajak masyarakat agar lebih berani menolak segala bentuk praktik politik uang. Menurutnya, politik uang bukan sekadar pelanggaran dalam proses pemilu, tetapi juga dapat merusak kualitas demokrasi dan berdampak buruk terhadap kepemimpinan yang dihasilkan.
“Politik uang harus kita tolak bersama. Jika pemilu dibiarkan diwarnai praktik politik uang, kita berisiko melahirkan pemimpin yang korup dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas,” tegas Syaefuddin.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menekankan bahwa proses berdemokrasi harus dijalankan dengan baik dan berintegritas. Menurutnya, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kesadaran dan sikap masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.
“Demokrasi harus kita jalankan dengan cara yang baik dan berintegritas. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan pemilu kita jujur dan adil, bukan dicederai oleh praktik-praktik yang merusak demokrasi,” ungkap Fauzan.
Penguatan pengawasan partisipatif diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan keberanian masyarakat menolak politik uang dan keterlibatan aktif dalam pengawasan, pemilu yang jujur dan berintegritas dapat diwujudkan.
