Bawaslu NTB Gandeng RRI untuk Perkuat Edukasi Kepemiluan
|
MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Bawaslu Provinsi NTB melakukan kunjungan kelembagaan ke Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram NTB pada Jumat (23/1). Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan edukasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media penyiaran publik.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Bawaslu NTB yang dipimpin oleh Hasan Basri dan Umar Ahmad Seth diterima langsung oleh Kepala RRI NTB, Nenny Afrantiny. Pertemuan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang berimbang, objektif, dan bertanggung jawab.
Hasan Basri menekankan pentingnya masa non-tahapan sebagai periode persiapan menuju Pemilu 2029.
“Masa non-tahapan adalah waktu yang sangat penting untuk mempersiapkan Pemilu berikutnya. Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, edukasi kepada masyarakat harus dimulai sejak jauh hari,” ujarnya.
Sementara itu, Umar Ahmad Seth menyoroti pola pelanggaran pemilu yang kerap berulang.
“Pelanggaran pemilu maupun pilkada selalu terjadi dengan pola yang relatif sama. Masa non-tahapan ini menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk menelusuri akar masalah melalui dialog dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Kepala RRI NTB, Nenny Afrantiny, menegaskan peran RRI sebagai media publik yang terbuka bagi penyelenggara pemilu.
“RRI akan selalu terbuka bagi Bawaslu NTB maupun penyelenggara pemilu lainnya untuk menyampaikan informasi kepemiluan yang berimbang dan objektif. Kami juga siap melibatkan Bawaslu dalam program siaran dialog yang membahas isu aktual,” katanya.
Bawaslu NTB menegaskan bahwa lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI memiliki peran vital dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menekankan kewajiban media publik untuk memberikan informasi netral, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Bawaslu NTB berharap edukasi kepemiluan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, berkesinambungan, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang demokratis serta berintegritas.
