Konsolidasi Demokrasi Bersama Golkar, Bawaslu NTB Perkuat Kemitraan Pengawasan Pemilu

MATARAM, SAHABAT BAWASLU - Bawaslu NTB menggelar konsolidasi demokrasi dan silaturahmi bersama jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi NTB pada Selasa (6/10) di sekretariat DPD Partai Golkar NTB. Konsolidasi kali ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman, mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, serta memperkuat sinergi Bawaslu dengan partai politik.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu NTB, serta jajaran pengurus DPD Partai Golkar NTB. Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menyampaikan pentingnya merawat hubungan dengan partai politik sebagai bagian dari langkah pencegahan pada tahapan pemilu.

“Tidak hanya saat tahapan berlangsung, tapi hubungan kelembagaan dengan partai politik ini harus tetap kami rawat bahkan di luar tahapan sebagai bentuk pencegahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil 1 DPD Golkar NTB, Hamdan Kasim, mengapresiasi peran Bawaslu dan mengusulkan penguatan kapasitas serta penambahan jumlah Pengawas TPS di tingkat akar rumput.

"Kehadiran Bawaslu sangat kami rasakan. Kami berharap pengawasan di TPS diperketat agar pemilu berintegritas, sembari kami di internal terus melakukan penertiban kepengurusan," ujar Hamdan.

Dari sisi kesiapan struktur, pengurus DPD Partai Golkar NTB, Humaidi menjelaskan bahwa Golkar telah berkonsolidasi hingga tingkat bawah. Namun, pihaknya menyoroti kendala teknis pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terkait pemutakhiran data. Menyikapi hal itu, Bawaslu NTB mengingatkan partai untuk tetap konsisten melakukan clearing data keanggotaan.

Lebih lanjut, Sekretaris DPD Golkar NTB, Firadz Pariska, menegaskan pentingnya edukasi bagi pemilih pemula.

"Bawaslu dan partai politik adalah mitra sejajar yang saling mengawasi dan mengingatkan. Kita perlu memperluas pendidikan politik bagi generasi muda agar politik tidak lagi dipandang tabu," tegas Firadz.

Menutupi pembahasan, Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, menyarankan agar masa reses anggota dewan dimanfaatkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Ia mengusulkan agar program edukasi Bawaslu dapat berkolaborasi dengan peserta pemilu, sehingga mampu mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan berkualitas.